Sosialisasi KPK – kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi yang di gelar di Pendapa Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (15/4/2026), justru menuai sorotan publik. Agenda yang seharusnya menjadi momentum memperkuat komitmen antikorupsi itu di nilai tidak berjalan optimal setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah pejabat tidak menunjukkan keseriusan selama acara berlangsung.
Dalam forum yang menghadirkan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Tampak beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati kurang fokus. Mereka terlihat sibuk menggunakan ponsel, berbincang dengan sesama peserta. Bahkan menunjukkan gestur yang tidak mencerminkan perhatian terhadap materi yang di sampaikan.
Video Viral Ungkap Minimnya Atensi Peserta
Perhatian publik semakin tertuju pada kejadian ini setelah video yang di unggah oleh kreator konten Eko Kuswanto menyebar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas sejumlah peserta yang tidak mengikuti jalannya sosialisasi secara serius.
Unggahan tersebut memicu beragam reaksi dari warganet. Banyak yang menyayangkan sikap aparatur pemerintah yang di nilai tidak menghargai pentingnya materi yang di sampaikan, terlebih kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Fenomena ini sekaligus mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap kinerja pejabat publik, terutama di era keterbukaan informasi yang memungkinkan setiap aktivitas dengan mudah terdokumentasi dan tersebar luas.
Respons Pimpinan Daerah: Tegaskan Pentingnya Integritas
Menanggapi kejadian tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap sejumlah pejabat yang dinilai tidak menunjukkan keseriusan.
Ia menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Oleh karena itu, seluruh pejabat di harapkan dapat mengikuti kegiatan semacam ini dengan penuh tanggung jawab.
Chandra juga menekankan bahwa pengawasan terhadap pejabat publik tidak hanya berasal dari lembaga resmi, tetapi juga dari masyarakat luas. Hal ini menjadi peringatan bahwa setiap tindakan aparatur pemerintah akan selalu berada dalam sorotan publik.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh jajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsi, mengingat tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi di tengah perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi.
Pejabat di Kabupaten Pati terlihat asyik bermain ponsel saat KPK memberikan sosialisasi pemberantasan korupsi di Pendapa Kabupaten Pati, Rabu (15/4/2026).
KPK Tekankan Pencegahan sebagai Prioritas Utama
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan KPK yang di wakili oleh Azril Zah menegaskan bahwa fokus utama lembaganya saat ini adalah memperkuat aspek pencegahan korupsi, bukan semata penindakan.
Pendekatan pencegahan dilakukan melalui penguatan sistem, mulai dari perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga proses pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, potensi penyimpangan di harapkan dapat di tekan sejak awal.
Langkah ini di nilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
Tingginya Laporan Korupsi Jadi Indikator Partisipasi Publik
Kabupaten Pati juga tengah menjadi perhatian karena tingginya jumlah laporan dugaan korupsi sepanjang tahun 2025. Tercatat sebanyak 64 laporan masuk, menjadikannya salah satu daerah dengan angka pelaporan tertinggi di Jawa Tengah.
Meski demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya di pandang negatif. Tingginya jumlah laporan justru menunjukkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Hal ini menjadi sinyal bahwa masyarakat kini semakin aktif berperan dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen Baru: Pembangunan Cepat, Tepat, dan Bersih
Sebagai tindak lanjut dari perhatian yang di berikan oleh KPK, Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang tidak hanya cepat dan tepat sasaran, tetapi juga bersih dari praktik korupsi.
Optimalisasi penggunaan anggaran menjadi salah satu prioritas, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap prosesnya. Langkah ini di harapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih profesional.
Ke depan, kejadian dalam forum sosialisasi ini di harapkan menjadi bahan evaluasi bersama. Agar setiap agenda penting dapat di manfaatkan secara maksimal demi tercapainya tujuan besar pemberantasan korupsi.
