Apresiasi DPR terhadap Seleksi Terbuka – Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya mendapat respons positif dari DPR RI. Posisi yang di buka adalah Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga. Menariknya, seleksi ini terbuka bagi ASN maupun profesional non-ASN.
Langkah tersebut di nilai sebagai upaya serius dalam memperkuat tata kelola industri olahraga nasional. Selain itu, kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap tantangan global. Oleh karena itu, Kemenpora di anggap mulai meninggalkan pola rekrutmen yang bersifat eksklusif.
Dukungan Komisi X DPR RI terhadap Kebijakan Inklusif
Sebagai mitra kerja Kemenpora, Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh. Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menilai kebijakan ini sebagai terobosan strategis. Menurutnya, industri olahraga membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berpengalaman.
Di sisi lain, pembukaan seleksi bagi profesional non-ASN memberikan ruang kompetisi yang lebih sehat. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan pemimpin berkualitas menjadi semakin besar. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga memperluas sumber talenta di sektor publik.
Transformasi Kepemimpinan di Lingkungan Kemenpora
Transformasi kelembagaan menjadi poin penting dalam kebijakan ini. Selama ini, jabatan eselon I umumnya di isi oleh ASN. Namun, kondisi tersebut di nilai kurang fleksibel dalam menjawab dinamika industri olahraga yang terus berkembang.
Melalui seleksi terbuka, Kemenpora menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Selain pengalaman birokrasi, kemampuan manajerial dan wawasan industri menjadi pertimbangan utama. Dengan kata lain, kompetensi menjadi faktor penentu, bukan semata status kepegawaian.
Menpora Erick Thohir
Kepemimpinan sebagai Kunci Penguatan Industri Olahraga
Industri olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sektor ini berkontribusi terhadap ekonomi, lapangan kerja, dan citra bangsa. Namun demikian, potensi tersebut memerlukan pengelolaan yang profesional.
Oleh sebab itu, pemimpin di bidang ini harus memiliki visi jangka panjang. Inovasi kebijakan menjadi kebutuhan utama. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan lain perlu di perkuat. Tanpa kepemimpinan yang tepat, pengembangan industri olahraga akan berjalan lambat.
Prinsip Transparansi dalam Proses Seleksi
Komisi X DPR RI juga menyoroti proses seleksi yang akan di jalankan. Transparansi menjadi prinsip utama yang tidak dapat di tawar. Objektivitas dan akuntabilitas harus di jaga sejak awal tahapan seleksi.
Lebih lanjut, Hetifah menegaskan bahwa seleksi harus bebas dari intervensi. Proses yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, hasil seleksi dapat di pertanggungjawabkan secara moral dan administratif.
Tahapan Seleksi dan Akses Informasi Publik
Seleksi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga akan melalui delapan tahapan. Pengumuman resmi di jadwalkan pada 2 Februari 2026. Informasi persyaratan dan mekanisme seleksi akan di umumkan secara terbuka.
Selanjutnya, masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui laman resmi Kemenpora dan Badan Kepegawaian Negara. Keterbukaan ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi. Selain memudahkan pelamar, hal ini juga memperkuat prinsip good governance.
Harapan terhadap Pengembangan Industri Olahraga Nasional
Kebijakan seleksi terbuka ini di harapkan membawa dampak positif. Tidak hanya bagi internal Kemenpora, tetapi juga bagi industri olahraga secara luas. Kepemimpinan yang profesional di yakini mampu mendorong daya saing produk olahraga nasional.
Pada akhirnya, dukungan DPR terhadap kebijakan ini menunjukkan sinergi antar lembaga. Jika di jalankan secara konsisten, seleksi terbuka dapat menjadi model rekrutmen pejabat publik ke depan. Dengan begitu, industri olahraga Indonesia berpeluang berkembang secara berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global.
