Empat Aliansi Gelar Demo di DPR 27 Agustus, Bawa Beragam Tuntutan

Demo DPR 27 Agustus 2026 – Empat kelompok yang berasal dari unsur masyarakat, relawan, dan mahasiswa dijadwalkan menyampaikan aspirasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Masing-masing kelompok membawa agenda berbeda, mulai dari pemberantasan korupsi, persoalan ekonomi, kebijakan publik, hingga dukungan terhadap program pemerintah.

Kelompok yang berencana hadir terdiri atas Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Meski berada dalam momentum aksi yang sama, pandangan yang mereka sampaikan tidak sepenuhnya sejalan. Sebagian kelompok menyoroti kebijakan pemerintah dan kinerja lembaga legislatif. Sebaliknya, RMP4 hadir dengan agenda mendukung salah satu program pemerintah sembari menyampaikan sejumlah evaluasi.

RUU Perampasan Aset Menjadi Salah Satu Sorotan

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi isu yang sama-sama mendapat perhatian dari AMPB dan AMDB. Kedua kelompok menilai DPR perlu mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.

Bagi AMPB, tuntutan itu menjadi bagian dari aspirasi yang di bawa masyarakat Pati ke Jakarta. Mereka tidak hanya meminta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, tetapi juga mengharapkan adanya pernyataan tertulis dari DPR mengenai komitmen terhadap penyelesaian rancangan undang-undang tersebut.

Selain persoalan regulasi, kelompok asal Pati itu turut menyoroti penanganan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati. Salah satu perkara yang mendapat perhatian mereka adalah kasus yang melibatkan Bupati Pati Sudewo terkait proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dalam perkara tersebut, Sudewo di sebut di duga menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp2,6 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara dalam kasus tersebut di sebut mencapai Rp42 miliar.

AMPB Minta Kejelasan Persoalan Rekening Donasi

Persoalan lain yang turut di bawa AMPB berkaitan dengan rekening berisi dana donasi sekitar Rp80 juta. Rekening tersebut sebelumnya di blokir oleh Bank Mandiri berdasarkan permintaan aparat penegak hukum.

Kebijakan itu kemudian menimbulkan perhatian di tengah masyarakat. Bahkan, muncul respons dari sejumlah warga yang memilih memindahkan simpanan mereka ke bank lain.

Oleh sebab itu, AMPB meminta kejelasan mengenai dasar dan perkembangan persoalan rekening donasi tersebut. Selain itu, mereka menyoroti insiden pelemparan batu terhadap bus dan menginginkan adanya penjelasan terkait kejadian tersebut.

Perwakilan Advokasi AMPB, Vander Waruwu, sebelumnya memastikan bahwa massa dari Pati datang dengan tujuan menyampaikan aspirasi. Ia menekankan bahwa kelompoknya berkomitmen menjalankan aksi secara damai dan tidak bertujuan menimbulkan kericuhan.

AMDB Fokus pada Korupsi dan Kebutuhan Pokok

Sementara AMPB membawa sejumlah persoalan dari Pati, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu menyiapkan tiga agenda utama.

Koordinator aksi AMDB, Yusuf, menjelaskan bahwa tiga poin tersebut telah di sepakati melalui konsolidasi internal. Salah satu tuntutannya memiliki kesamaan dengan AMPB, yakni mendorong DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Namun, AMDB juga membawa dua aspirasi lainnya. Kelompok tersebut menginginkan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku korupsi, termasuk tuntutan hukuman mati. Selanjutnya, mereka meminta adanya langkah untuk menekan harga kebutuhan pokok agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.

Dengan demikian, aspirasi AMDB mencakup dua isu besar, yaitu pemberantasan korupsi dan kondisi ekonomi masyarakat.

GERAM Bawa Agenda Lebih Luas

Di sisi lain, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat membawa cakupan tuntutan yang lebih beragam. GERAM terdiri atas 14 organisasi dari unsur mahasiswa dan masyarakat sipil serta menggunakan tagar #MerebutKembaliIndonesia dalam gerakannya.

Aksi kelompok ini di jadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB. Koordinator Aksi GERAM, Ahmad Mixel, menyebut kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk kontrol masyarakat terhadap DPR, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Salah satu agenda GERAM adalah meminta pertanggungjawaban politik dan hukum Prabowo-Gibran. Tuntutan tersebut berkaitan dengan kebijakan yang menurut penilaian mereka berpotensi memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.

Selanjutnya, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). GERAM menyoroti transparansi penggunaan anggaran serta potensi munculnya patronase politik dalam pelaksanaan kedua program.

Persoalan Pajak hingga Pelayanan Publik Ikut Disorot

Agenda GERAM juga menyentuh persoalan ekonomi masyarakat. Mereka menolak kebijakan pajak yang di anggap memberikan beban lebih besar kepada pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai alternatif, kelompok tersebut mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.

Kemudian, GERAM menuntut akses pendidikan dan kesehatan yang gratis serta berkualitas. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan dan pengurangan anggaran untuk pelayanan dasar.

Persoalan kesejahteraan buruh turut menjadi perhatian. Dalam hal ini, GERAM meminta pengendalian harga kebutuhan pokok sekaligus peningkatan upah pekerja agar sesuai dengan kebutuhan hidup.

Selain itu, mereka meminta pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap penanganan bencana di Sumatra dan NTT. GERAM mendorong penetapan bencana di wilayah tersebut sebagai bencana nasional agar mobilisasi bantuan dan pemulihan dapat di percepat.

Perlindungan PRT dan Supremasi Sipil Masuk Tuntutan

Tidak berhenti pada persoalan ekonomi, GERAM turut membawa isu perlindungan pekerja rumah tangga. Mereka menginginkan regulasi yang mampu menjamin perlindungan hukum, jam kerja yang manusiawi, serta penghasilan layak bagi PRT.

Selanjutnya, aliansi tersebut menyuarakan demiliterisasi sekaligus menolak pembangunan batalyon. Mereka berpandangan bahwa peran militer di ruang sipil perlu di batasi demi mempertahankan prinsip supremasi sipil.

GERAM juga menolak kriminalisasi terhadap aktivis, termasuk mereka yang bergerak pada isu HAM, agraria, dan ketenagakerjaan. Bersamaan dengan itu, kelompok tersebut meminta pembebasan orang-orang yang mereka kategorikan sebagai tahanan politik.

Adapun persoalan korupsi menjadi bagian lain dari tuntutan mereka. GERAM mendorong penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi. Menurut mereka, aset tersebut selanjutnya dapat di gunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, maupun pemulihan daerah terdampak bencana.

RMP4 Pilih Dukung MBG dengan Catatan Evaluasi

Berbeda dengan GERAM yang meminta penghentian dan evaluasi MBG, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo mengambil posisi mendukung keberlanjutan program tersebut.

RMP4 di perkirakan mengerahkan sekitar 500 orang. Kelompok ini menilai MBG memberikan manfaat kepada keluarga karena anak-anak memperoleh makanan bergizi setiap hari. Kondisi tersebut di nilai juga memungkinkan sebagian uang saku anak di simpan untuk kebutuhan lain.

Namun, dukungan RMP4 tidak berarti program tersebut di anggap tanpa kekurangan. Koordinator RMP4, Ali, menilai pelaksanaan MBG tetap membutuhkan pembenahan, terutama pada pengelolaan sejumlah dapur yang di nilai belum optimal.

Karena itu, mereka menginginkan evaluasi terhadap tata kelola program tanpa menghentikan MBG. Perbaikan pelaksanaan di nilai menjadi pilihan agar manfaat program dapat diterima masyarakat secara lebih maksimal.

Beragam Aspirasi Akan Bertemu di Senayan

Rencana aksi empat kelompok tersebut memperlihatkan adanya beragam pandangan mengenai persoalan yang tengah menjadi perhatian masyarakat. Bahkan, terdapat isu yang mempertemukan tuntutan beberapa kelompok sekaligus menunjukkan perbedaan sikap yang cukup jelas.

AMPB dan AMDB, misalnya, sama-sama mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. GERAM juga memberikan perhatian besar terhadap pemberantasan korupsi, tetapi membawa agenda yang lebih luas terkait ekonomi, demokrasi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan peran militer.

Sementara itu, perbedaan paling terlihat muncul dalam menyikapi program MBG. GERAM meminta program tersebut di hentikan dan di evaluasi secara menyeluruh, sedangkan RMP4 menginginkan program tetap di lanjutkan dengan perbaikan tata kelola.

Dengan demikian, aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026) tidak hanya akan di warnai satu jenis tuntutan. Berbagai kelompok akan membawa aspirasi masing-masing untuk di sampaikan kepada lembaga legislatif, sekaligus menyuarakan pandangan mereka terhadap sejumlah kebijakan dan persoalan publik.